Provider Diminta Tingkatkan Layanan bagi Sektor Pendidikan dan UMKM

12-05-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto : Andri/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina meminta PT XL Axiata dan PT Indosat selaku perusahaan penyedia jasa layanan komunikasi seluler, memberikan fokus kontribusi kemudahan di sektor pendidikan bagi anak sekolah yang belajar dari rumah dan transaksi online pelaku usaha skala mikro, kecil dan menengah dalam kondisi dampak Covid-19 saat ini.

 

Nevi meminta agar kedua perusahaan tersebut dapat memberikan pelayanan yang maksimal di masa pandemi Covid-19. Dikatakannya, penunjang bekerja di rumah (WFH) dan sekolah dari rumah (SFH) sangat signifikan dari perusahaan selular. Bahkan kemudahan transaksi jual beli online pada usaha mikro kecil menengah pun menjadi alternatif kelangsungan usaha tetap bertahan.

 

"Saya berharap, XL dan Indosat dapat mengurangi Blank Spot yang masih banyak di daerah-daerah. Saya sangat apresiasi perusahaan-perusahaan yang memberi sumbangan pada negara mencapai Rp4 triliun tiap tahunnya. Ini menunjukkan betapa besarnya keuntungan sektor telekomunikasi selular ini karena hampir seluruh rakyat Indonesia tidak lepas dari gawai,” ujar Nevi dalam keterangan persnya kepada Parlementaria, Selasa (12/5/2020).

 

Politisi Fraksi PKS itu menambahkan, saat ini dapat dipastikan penggunaan layanan data internet akan semakin tinggi pada tingkat retail individu. Sehingga tingkat keamaan data pelanggan harus menjadi sangat prioritas. Jangan sampai ada data pelanggan yang bocor sehingga dipergunakan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab.  Apalagi sekarang komunikasi telepon genggam sebagai alat verifikasi berbagai transaksi keuangan.

 

Selain itu, sambungnya, pendeknya masa aktif kartu chip prabayar sering menjadi keluhan. Idealnya masa aktif kartu selular adalah satu tahun sehingga pelanggan akan mengontrol alat komunikasinya berdasarkan pulsa yang dimiliki. Nevi juga mengatakan, secara kerja sama perusahaan dengan perusahaan akan mengalami gangguan. Ia menyayangkan, naiknya perolehan pendapatan pada segmen selular tetapi masih mengalami kerugian akibat nilai tukar mata uang.

 

Di tengah serba kesulitan sebagian besar dunia usaha, Nevi meminta, sesuai dengan keputusan rapat Komisi VI, agar pihak XL dan Indosat dapat terus bekerja sama dengan pemerintah mensosialisasikan penerapan protokol kesehatan. Karena komunikasi selular ini sebaran infonya bukan saja masuk rumah-rumah, melainkan langsung masuk kantong atau kamar pemegang telepon pintar genggam. Kerja sama aktif dengan Kemenkominfo membendung berita Hoax menjadi efektif ketika perusahaan selular menjadi garda depan.

 

"Banyak aspirasi dari masyarakat, terutama menjelang dan pelaksanaan Iedul Fitri, apalagi bersamaan dengan wabah Covid-19, agar jaringan selular masuk hingga pelosok-pelosok. Untuk itu sangat penting infrastruktur komunikasi seperti satelit dan tower dapat menjangkau daerah terluar Indonesia dalam keadaan baik sinyalnya. Kawasan 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar) merupakan indikator meratanya jaringan selular sehingga memudahkan standarisasi pendidikan yang dilakukan dari rumah,” ujarnya.

 

Legislator asal Sumatera Barat ini menyampaikan, berdasar keputusan rapat agar perusahaan selular tetap memperhatikan hak-hak karyawan. Perusahaan selular merupakan salah satu jenis usaha yang berpotensi meningkatkan keuntungan di tengah wabah ini. Karena pola transportasi perpindahan logistik harus dilalui melalui intensifnya komunikasi. Dengan potensi peningkatan usaha sektor komunikasi ini, diharapkan tidak ada karyawan yang di PHK, dan bahkan bila perlu ada peningkatan tunjangan.

 

"Saya meminta, perusahaan selular seperti XL dan Indosat memberi kontribusi kepada rakyat Indonesia. Selain dari jenis usaha langsung maupun CSR, akan mampu memberikan keringanan kepada masyarakat menjalani kehidupan di tengah wabah,” tutup Nevi Zuairina. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Asep Wahyuwijaya Sepakat Perampingan BUMN Demi Bangun Iklim Bisnis Produktif
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berencana akan melakukan rasionalisasi BUMN pada tahun 2025. Salah...
147 Aset Senilai Rp3,32 T Raib, Komisi VI Segera Panggil Pimpinan ID FOOD
09-01-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan raibnya 147 aset BUMN ID Food senilai Rp3,32 triliun. Menanggapi laporan tersebut,...
Herman Khaeron: Kebijakan Kenaikan PPN Difokuskan untuk Barang Mewah dan Pro-Rakyat
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen akan mulai berlaku per 1 Januari 2025. Keputusan ini...
Herman Khaeron: Kebijakan PPN 12 Persen Harus Sejalan dengan Perlindungan Masyarakat Rentan
24-12-2024 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyoroti pentingnya keberimbangan dalam implementasi kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai...